Dasar Hukum Pemblokiran Internet di Papua

Dasar Hukum Pemblokiran Internet di Papua

CakraBerita – Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebut dasar hukum pemblokiran akses jaringan internet merujuk pada Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Permen Kemenkominfo) Nomor 19 Tahun 2014 soal konten negatif.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan bentuk baru dari penyaringan konten itu berkembang setelah Kemenkominfo ‘berguru’ dengan India yang sempat melakukan blokade internet tahun 2012.

SAFEnet menilai pemerintah seharusnya membuat aturan dalam bentuk undang-undang soal mekanisme pemblokiran internet. Undang-undang ITE Pasal 40 tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan pemblokiran internet sementara yang saat ini masih berlangsung.

Sebelum pemblokiran akses jaringan internet di Papua dan Papua Barat, Kemenkominfo juga sempat melakukan pembatasan akses ke sejumlah platform media sosial saat KPU mengesahkan hasil Pilpres 2019, 21 Mei silam.

Pembatasan akses pada 21-22 Mei tidak hanya berlaku untuk media sosial, termasuk pula pada platform pesan instan WhatsApp. Saat itu pengguna WhatsApp tidak bisa mengirim pesan gambar dan video pada periode tersebut.