Pemblokiran Layanan Penjualan Barang Tak Berwujud dari Luar Negeri

Pemblokiran Layanan Penjualan Barang Tak Berwujud dari Luar Negeri

CakraBerita – Pemerintah mengancam akan memblokir layanan penjualan barang tak berwujud (intangible good) dari luar negeri apabila perusahaan tidak memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan mereka di Indonesia.

Pemblokiran tersebut akan dimasukkan dalam Undang-undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi yang kini tengah dirumuskan pemerintah.

Dalam ruu tersebut, pemerintah akan menunjuk pedagang, penyedia jasa, maupun platform di luar negeri sebagai Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN. SPLN terkait dapat menunjuk perwakilan di Indonesia untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN atas nama SPLN

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan sesuai ketentuan barang atau jasa yang dijual di Indonesia wajib kena PPN. Untuk memastikan ketentuan tersebut berjalan. Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).