Kembali dilakukan Penundaan Pembahasan RUU Pertanahan

Kembali dilakukan Penundaan Pembahasan RUU Pertanahan

CakraBerita – Pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipastikan menunda pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Beleid itu baru akan dibahas kembali pada masa pimpinan anggota legislatif periode selanjutnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah ingin pembahasan dan pengesahan RUU ditunda.

“Sebagaimana yang telah disampaikan, presiden telah mendengar berbagai informasi dari masyarakat dan ada beberapa hal yang harus dilakukan, maka beliau minta RUU Pertanahan ditunda,” ucap Sofyan di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (26/9).

Bersamaan dengan penundaan pengesahan, ia mengatakan pemerintah akan menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait pasal-pasal yang sekiranya masih belum disepakati. Sofyan juga turut membuka ruang bagi para anggota DPR yang masih ingin memberi masukan terkait RUU Pertanahan.

“Dari sisi pemerintah sebenarnya draft terakhir sudah final, tapi karena banyak input dari masyarakat, maka kami akan jaring aspirasi masyarakat. Kami bisa mulai dari apa yang masih belum disepakati dan jadi input masyarakat,” katanya.