Pengganti UN Bakal Lebih Sulit, Libatkan Lembaga Internasional

Pengganti UN Bakal Lebih Sulit, Libatkan Lembaga Internasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa ujian nasional atau UN dihapus mulai 2021.

Nadiem akan menerapkan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti UN.

Sistem dan model pengganti UN ini meliputi kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika tau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter.

Materinya pun bakal lebih sulit dari UN. Meski begitu, hasilnya tidak akan menjadi standar kelulusan siswa, seperti UN.

Ujiannya juga tidak dilaksanakan di akhir sekolah, seperti UN. Tapi dilaksanakan di pertengahan.

Untuk tingkat SD, ujiannya dilaksanakan saat duduk di kelas 4, sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK, ujiannya dilaksanakan saat siswa duduk di kelas 2.

“Yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah itu di tengah jenjang,” kata Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, ujian pengganti UN dilaksnakan di pertengahan agar guru dapat melakukan evaluasi untuk memperbaiki kualitas siswa.

“Kalau dilakukan di tengah jenjang ini memberikan waktu untuk sekolah dan guru-guru melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus jenjang itu,” tambah Nadiem.

Menurut Nadiem, asesemen kompetensi minimum dan survei karakter akan dilakukan dengan bantuan organisasi dalam negeri dan luar negeri, termasuk Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia (World Bank).

Tujuan kerjasama dengan lembaga transnasional itu agar kualitas siswa-siswi Indonesia bisa setara dengan kualitas internasional.

“Jadi ini kita gotong-royong untuk menciptakan asesmen kompetensi yang lebih baik,” kata dia.

Kebijakan ini, lanjut Nadiem mengacu pada Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) yang merupakan salah satu program OECD.