Pakar Hukum: Perusahaan Tidak Bisa Serta Merta PHK Karyawan

Pakar Hukum: Perusahaan Tidak Bisa Serta Merta PHK Karyawan

Pakar Hukum Ketenagakerjaan dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr Khairani SH.MH menjelaskan bahwa pihak perusahaan tidak bisa serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan secara sepihak. Karena menurutnya, PHK terhadap karyawan memiliki proses dan prosedur yang jelas, di samping itu juga harus melalui penetapan pengadilan.

“Prosedur PHK harus jelas, tak bisa hanya keinginan perusahaan, walau pun sepihak, namun tetap harus ada penetapan dari pengadilan industrial,” jelas Khairani dalam perbincangan dengan Covesia.com, Sabtu (28/12/2019) terkait permasalahan di CV Jaya Grafika, anak usaha dari PT Grafika Jaya Sumatera Barat (Sumbar).

Kembali ditegaskannya, penetapan pengadilan mutlak didapatkan. Namun hal tersebut baru bisa didapatkan pihak perusahaan setelah pihak terkait melakukan perundingan terlebih dahulu. Dan risalah perundingan tersebut menjadi syarat mutlak bagi pengadilan dalam memutuskan penetapan pemutusan hubungan kerja.

“Melakukan PHK tidak bisa sembarangan perusahaan. Harus ada penetapan pengadilan. Ketika akan mendapatkan penetapan pengadilan ini, harus ada risalah perundingan terlebih dahulu,” jelasnya.

Terkait masalah pesangon bagi karyawan yang telah di PHK, Khairani menjelaskan, hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi pihak perusahaan untuk membayarkannya. Namun, terkait mekanisme pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

“Kalau di aturan itu kan tidak terlalu tegas dia harus dibayarkan sekaligus atau dicicil. Itulah khasnya hukum hubungan antara para pihak. Dia tidak murni perdata, tapi tidak juga murni hukum publik,” terangnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya melihat secara jeli soal surat perjanjian kerja karyawan baik personal maupun bersama dengan perusahaan. Karena, perjanjian tertulis tersebut merupakan aturan yang mengikat para pihak dalam menyelesaikan persoalan di kemudian hari.

“Kalau di UU kan tidak disebutkan secara tegas harus dibayarkan sekaligus, jadi menimbulkan berbagai penafsiran. Itulah perlunya peraturan lanjutan seperti perjanjian kerja,” tambahnya mengakhiri.

Sebelumnya diberitakan, CV Jaya Grafika, anak usaha dari PT Grafika Jaya Sumatera Barat (Sumbar) saat ini dilaporkan sedang bermasalah terkait finansial dan hubungan industrial dengan 20 karyawannya.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu disebut menunggak gaji karyawan selama dua bulan, mempesiunkan karyawan, dan tidak membayar tagihan BPJS ketenagakerjaan sejak Februari.

Ironisnya, perusahaan tersebut juga dituding tidak memberi pesangon karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Untuk mengonfirmasi tudingan karyawannya, Covesia.com berusaha untuk menghubungi Romi Aidil lewat telepon sebanyak 5 kali pada Jumat (27/12/2019), sekitar pukul 10.00 WIB namun tidak diangkat alias tidak direspons.

Wartawan Covesia juga mendatangi kantor PT Grafika Jaya Sumbar di Jalan Kis Mangunsarkoro Padang. Begitu masuk kantor, wartawan Covesia disambut dua pekerja perempuan yang sedang melakukan finishing cetakan; mengelem dan melipat sejumlah map.

Di kantor itu, tim Covesia gagal menemui Direktur CV Jaya Grafika Romi Aidil. Wartawan Covesia hanya berhasil menemui Sekretaris PT Grafika Jaya Sumbar, Diah.

“Oh, sudah ada yang melapor, ya. Maaf, Pak Romi sedang tidak berada di tempat,” ujarnya.

Tak puas dengan jawaban sekretaris perusahaan, wartawan Covesia mencoba menggali informasi lebih dalam ke bagian administrasi dan bertemu dengan 4 karyawan yang sedang bekerja. Tapi mereka mengatakan, Direktur CV Grafika sedang tidak ada di tempat.