Pengangkatan Kabiro Hukum Ada Tim Panitia nya , Pak Gub Sudah Benar ‘ kata Muhri Fauzi

Pengangkatan Kabiro Hukum Ada Tim Panitia nya , Pak Gub Sudah Benar ‘ kata Muhri Fauzi

Ada-ada saja tudingan yang ingin mendiskreditkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Teranyar, soal pengangkatan Andi Faisal sebagai Kepala Biro Hukum Setdaprovsu yang dipersoalkan. Edy Rahmayadi pun dinilai ugal-ugalan dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara.

Dengan tegas pula Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz menampik tudingan tersebut. Sebab menurutnya, kesalahan mutlak sebenarnya dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Hj. Sabrina.

“Gubsu hanya menerima laporan dari Sekda selaku Ketua Panitia Seleksi. Karena sebelum pelaksanaan seleksi dan setelahnya, adalah tanggungjawab Ketua Panitia Seleksi yang ditugaskan untuk memastikan semua tahapan sesuai ketentuan yang berlaku,” urai Muhri.
Ia juga sangat menyayangkan keputusan Sekda memberikan nama Andi Faisal kepada Gubsu, yang selanjutnya melewati proses pelantikan, padahal masih berstatus jaksa aktif.

“Tentunya kita berharap tidak ada maksud lain dari keputusan Sekda menyerahkan nama Andi Faisal kepada Gubsu untuk diangkat sebagai Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, tetapi murni kelalaian,” tandas Muhri.

Sebelumnya, tudingan bahwa Gubsu dinilai ugal-ugalan dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Muhammad Akbar Pribadi. Dia menilai Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi telah keliru dalam menjalankan tugas. Katanya, pengangkatan tersebut terbukti melanggar ketentuan, yakni Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, karena pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Kepala Biro Hukum Pemprovsu, Andy Faisal 0masih berstatus sebagai Jaksa.

“Puncaknya itu saat Andy Faisal ditarik kembali ke lingkungan Kejaksaan karena masih berstatus masih Jaksa dan meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Biro Hukum di Pemprovsu. Ini kan fatal, selevel Gubernur tidak paham aturan dan terkesan menjalankan birokrasi secara ugal-ugalan,” katanya, di Medan, Rabu (15/1/2020).(japs)