Ustaz Tengku Zulkarnain Geram dengan Pernyataan Kabareskrim Polri “Anda Telah Hina MUI”

Ustaz Tengku Zulkarnain Geram dengan Pernyataan Kabareskrim Polri “Anda Telah Hina MUI”

Ustaz Tengku Zulkarnain kembali mengungkit kasus penista agaman yang melibatkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kasus itu kembali diungkit menyusul dengan pernyataan Kabareskri Polru yang menyebut Pilkada Serentak 2020 bakal banyak disusupi kelompok anti Pancasila seperti Pilkada DKI 2017 dengan munculnya gerakan 411 dan 212 yang bermuatan isu SARA.

“Saya mohon klarifikasi ucapan Kabareskrim Polri agar gerakan 212 tentang kasus Ahok menghina Alqur’an dan Agama tidak mengarah sebagai SARA,” twet Ustaz Zulkarnain di akun twitter pribadinya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan bahwa aksi yang digelar umat islam pada 411 dan 212 itu murni gerakan moral

Bahkan, gerakan 212 itu juga dihadiri Presiden, Menkopolhukam, Kapolri dan pejabat negara lainnya.

“Itu murni gerakan moral, bukan (gerakan anti Pancasila). Saya protes ucapan anda,” twet Ustaz Zul.

Karena itu, dai kelahiran Sumatera Utara itu menyarankan agar Kabareskrim segere meminta maaf atas ucapannya yang menyudutkan perjuangan ummat islam.

“Saya minta Kabareskrim Polri cabut pernyataan anda tentang gerakan 411, 212 dan seterusnya seolah olah dikelola untuk Pilkada DKI. Itu gerakan moral dan aman terkendali,” tandas Ustaz Zul.

“Kelompok yang demo 411, 212 dan mereka yang meminta Ahok diadili karena menghina Alqur’an dan Ulama, maka anda telah menghina MUI yang telah mengeluarkan pernyataan keagamaan ditandatangani Ketum dan Sekjen tentan Ahok,” twetnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit, mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai keberadaan kelompok anti Pancasila jelang Pilkada Serentak 2020.

“Saya ingatkan jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila memanfaatkan momen pilkada,” kata Listyo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Februari 2020.

Menurut Listyo, hal itu menjadi salah satu bagian dari kerawanan pemilu. Dia kemudian merunut kemunculan kelompok anti Pancasila yang menunggangi berbagai gerakan saat bergulirnya kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Belakangan sejak 2017 itu muncul isu SARA, isu penistaan agama yang menonjol di 2017, di Pilkada DKI. Kemudian dikelola, sehingga muncul gerakan 411, 212, dan seterusnya,” katanya.