Aksi Pedofilia di LPKS Padang, Dinsos: Terduga Pelaku sudah Dipecat Akhir Januari 2020

Aksi Pedofilia di LPKS Padang, Dinsos: Terduga Pelaku sudah Dipecat Akhir Januari 2020

CakraBerita.com – Dinas Sosial Kota Padang resmi memecat HS (29) terduga pelaku kasus pedofilia di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kasih Ibu Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

“Sudah dipecat secara tidak hormat pada akhir Januari 2020 lalu,” jelas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Martias saat ditemui di Dinsos Kota Padang, Selasa (3/3/2020).

Pemecatan itu, kata Martias, disebabkan karena aksi pedofilia yang dilakukan HS.

Terduga pelaku sendiri, kata Martias, juga telah memberikan pengakuan kepada pihak Dinsos Kota Padang bahwa dia memang melakukan tindakan keji tersebut.

“Dari pengakuannya kayak gitu,” ujarnya.

Selain karena kasus tersebut, HS juga dipecat dengan alasan positif menggunakan narkoba. Hal tersebut terbukti berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang pada akhir Januari lalu.

“Setiap awal-awal tahun, memang ada pemeriksaan tes urin kepada semua yang ada di lingkungan Dinsos, terutama tenaga kontrak. Didapati (terduga pelaku) memang pengguna obat-obatan,” jelas Martias.

Selain positif narkoba, HS terduga pelaku juga memiliki kelainan jiwa. Kepala Dinsos Kota Padang Afriadi, saat diwawancarai Covesia via telepon, Sabtu (15/2/2020), menyatakan bahwa pelaku memiliki kelainan jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog dari Dinsos Kota Padang.

Meski demikian, saat itu, Afriadi tidak merincikan lebih lanjut kapan dan bagaimana bentuk proses pemeriksaan psikokologis HS itu dilakukan. Dia meminta Covesia untuk menghubungi Martias.

Hari ini, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Martias malah menyarankan Covesia untuk mewawancarai Sekretaris Dinsos Kota Padang Yoserizal. “Saya tidak tahu (informasi tersebut). Coba tanya Pak Sek,” ujarnya.

Covesia lalu mencoba menghubungi Yoserizal via telepon. Yoserizal memang mengangkat telepon Covesia. Meski demikian, dia tidak bisa diwawancarai karena ada kemalangan. “Saya tidak bisa diwawancarai sekarang. Orang tua saya meninggal. Sama Pak Martias saja,” ujarnya.

Sementara itu, saat ditemui di Dinsos Kota Padang, Afriadi tidak bisa diwawancarai. “Saya sedang ada rapat,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, HS terduga pelaku merupakan oknum petugas kebersihan di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang Provinsi Sumbar yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual kepada 2 anak.

Diberitakan sebelumnya, korban pertama tindakan terduga HS adalan bocah 4 tahun yang dilecehkan pada pertengahan Desember tahun lalu. Sedangkan korban kedua adalah seorang remaja putri 13 tahun, yang dilecehkan pada Januari 2020.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku bekerja sebagai pegawai kontrak di LPKS ABH Kasih Ibu lebih kurang 4 tahun lalu. Dia dikenal sebagai sosok yang dekat dan pandai mengambil hati anak-anak. HS sering membelikan es krim, cemilan, atau kue untuk mereka.

Hingga pertengahan Februari 2020, pelaku masih berada di pusat rehabilitasi itu, meski disebut oleh pihak terkait telah diberhentikan dari pekerjaannya.

Berdasarkan penelusuran Covesia,pada Jumat (14/2/2020), pelaku HS masih terlihat aktif bekerja di LPKS ABH Kasih ibu. Pertengahan Januari lalu, pelaku sempat dipanggil dan disidang oleh pimpinan Dinsos Kota Padang.

“Tapi anehnya pelaku masih saja bekerja hingga sekarang,” ujar sumber Covesia tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian sampai saat ini belum mendapatkan laporan terkait kasus dugaan pedofilia yang dilakukan oleh HS.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sudah melakukan kunjungan ke LPKS ABH Kasih Ibu untuk menyelidiki potensi maladministrasi dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang menyesalkan aksi pedofilia yang terjadi di lingkungan LPKS ABH Kasih Ibu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Azwar Siry saat dihubungi Covesia via telepon, Rabu (19/2/2020), menjelaskan bahwa Dinsos Kota Padang seharusnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Dinsos Kota Padang, kata Azwar, tidak perlu khawatir nama baik instansi akan tercemar karena kasus tersebut.