Cakra Berita, JAKARTA – Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menekankan bahwa KTT G20 ke-17 di Bali pada 15-16 November dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan politik diplomatiknya di dunia internasional saat ini.
Indonesia dapat mendorong perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama 9 bulan, untuk segera diakhiri dan meminta semua negara yang bertikai untuk berkomitmen menjaga perdamaian dunia.
Hal ini karena dunia saat ini berada di ambang Perang Dunia III menyusul bergabungnya Belarus, China, Iran dan Korea Utara ke Rusia melawan NATO, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam perang Rusia-Ukraina.
“Ini momentum bagi dunia, jika Indonesia bisa mempertemukan kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara yang bertikai. Saya yakin itu bisa menjadi hadiah nobel bagi presiden, karena bisa membawa perdamaian,” kata Hikmahanto dalam sambutannya. Gelora Talk bertajuk ‘Babak Baru Perang Rusia-Ukraina dan Apa Dampaknya Bagi Dunia?, Rabu (9/11/2022).
Oleh karena itu, Hikmahanto berharap para diplomat Indonesia dapat mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, terutama Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak untuk menghadiri KTT G20.
“Kemudian memfasilitasi pertemuan bilateral antara kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir. Ada cukup bicara selama 30 menit, tidak butuh waktu lama. Tetapi intinya adalah bahwa negara-negara yang bertikai berkomitmen untuk perdamaian,” katanya.
Hikmahanto menilai situasi KTT G20 di Bali saat ini mirip dengan situasi pertemuan Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944 setelah Perang Dunia II. Saat itu, AS dan Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II melahirkan tiga lembaga keuangan dunia, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), selain membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pertemuan G20 ini sama dengan Bretton Woods pada tahun 1944. Negara-negara pemenang berkumpul dan memutuskan sistem dunia di masa depan. Bedanya sekarang semua negara yang bertikai sudah berkumpul, jadi kalau Indonesia bisa menyatukan semua kepala negara dan pemerintahan, perdamaian dunia bisa tercipta,” ujarnya.
Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di sela-sela wisuda mahasiswanya menilai keberadaan PBB untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antar negara sudah tidak efektif lagi, karena tidak bisa mengambil keputusan secara langsung.
“PBB tidak efektif, karena hanya diwakili oleh duta besar. Kini, di G20, para kepala negara dan kepala pemerintahan akan langsung hadir, sehingga keputusan bisa cepat diambil. G20 sangat krusial, karena dalam waktu dekat tidak akan ada lagi forum seperti itu,” ujarnya.
Menurut Hikmahanto, banyak negara yang menyodok Indonesia, tidak hanya negara yang bertikai, tapi negara lain. Mereka berharap Indonesia dapat memfasilitasi perdamaian, dan perang Rusia-Ukraina akan berakhir.
“Semua negara saat ini bergantung pada Indonesia yang menggelar G20. Tidak perlu mencari apa yang benar dan apa yang salah. Namun perlu ada komitmen antar negara untuk tidak menggunakan kekerasan, baik dari Rusia maupun Ukraina, terutama Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara NATO lainnya yang mendukung Ukraina. Yang penting ada perdamaian, dan kita berharap tidak ada Perang Dunia III,” katanya.
Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sebenarnya ingin menghadiri KTT G20 dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi, termasuk wakil duta besar Rusia untuk Indonesia yang telah dikarantina di Bali.
“Tapi Putin masih melihat kondisi, ini perang yang berbeda, jika ada perang dengan Ukraina pasti datang, musuh semua ada di G20, jadi faktor keamanan akan sangat ketat. Putin menganggap Presiden Jokowi sebagai presiden. Kakak, memanggilnya saudara. Putin tidak ingin mengganggu saudaranya karena dia datang, begitulah. Namun, saya berharap Putin tetap datang ke Bali, “kata Connie.
Connie yang dekat dengan Presiden Rusia Vladmir Putin berharap Indonesia bisa mengambil pelajaran dari perang Rusia-Ukraina. Dimana perlunya kemerdekaan atau kemerdekaan Indonesia seperti Rusia dan tidak bergantung pada negara lain.
“Kita harus belajar dari perang Rusia-Ukraina. Rusia telah memberikan pelajaran kepada kita dengan kondisi saat ini, pentingnya merdeka, Indonesia bisa seperti Rusia. Merawat Indonesia tentu lebih mudah, daripada mengurus Rusia. Wilayah Rusia jauh lebih besar dari Indonesia sendiri, kenapa Indonesia tidak. Indonesia harus bisa, saya yakin Indonesia bisa,” ujarnya.
Pengamat militer dan pertahanan ini juga berharap para pemimpin saat ini dapat mengambil pelajaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan para bapak penyandang dana yang memprakarsai Gerakan Non-Blok (GNB) atau Gerakan Non-Blok yang melahirkan 1955. KTT Asia-Afrika di Bandung.
“Indonesia harus membentuk Gerakan Non-Blok lain yang mampu berbicara di panggung internasional dan menentukan sikap dunia. Banyak yang memiliki kemampuan seperti itu, tetapi apakah negara akan menggunakannya, saya tidak tahu,” katanya.
Dengan aktif kembali menyuarakan Gerakan Non-Blok, Indonesia dapat berperan dalam menghilangkan rasisme ekonomi dan teknologi yang diciptakan oleh Barat, yang menjadi sumber permasalahan perang Rusia-Ukraina saat ini.
“Saya kira Indonesia juga harus berani menarik aset milik negara di Amerika Serikat (AS) dalam menyikapi ketegangan geopolitik dunia saat ini,” ujarnya.
Connie berpikir apa pun bisa terjadi di masa depan, dan apa yang terjadi di Rusia bisa terjadi di Indonesia. Menurut dia, aset Indonesia di AS saat ini fantastis dalam bentuk dolar.
“Karena saat itu dunia dipaksa untuk melakukan perhitungan dalam dolar, sehingga jumlah dolar yang kita simpan sangat besar. Saya tidak mau bilang berapa, tapi jumlahnya sangat mengejutkan,” kata Connie.
Menurutnya, jika terjadi sesuatu di kemudian hari, kemungkinan AS akan dengan mudah mengancam Indonesia dengan membekukan, seperti yang dilakukan AS terhadap Rusia.
“Asetnya kita tarik dari sana, kita ganti ke Yen ya, Rubel, apa saja, tapi tidak lagi ke dolar AS,” katanya.
Connie mengatakan jika Rusia tidak belajar banyak dari Soekarno, Rusia mungkin akan hancur, karena dipukuli oleh banyak negara.
Rusia, katanya, mandiri dalam beberapa aspek, termasuk pangan, energi, ekonomi, politik, dan sumber daya alam dan manusia sehingga dapat bertahan dari tekanan sanksi barat.
“Karena dia mandiri dalam aspek strategis, wilayah udaranya kuat, kemampuan teknologi informasinya kuat,” kata Connie.
Penarikan aset Indonesia dari AS untuk kembali ke Indonesia menjadi penting saat ini. Connie mengatakan saat ini dunia sedang tidak seimbang, karena sebagian besar total kekayaan di dunia dikuasai oleh negara-negara barat.
“Kita harus mandiri,” katanya.
Perang Masihlah Solusi
Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto mengatakan era saat ini masih perang senjata sebagai solusi konflik, termasuk Perang Rusia-Ukraina.
Rusia menganggap masalah teritorial diselesaikan melalui pengerahan senjata. Rusia perlu menunjukkan pengaruhnya setelah runtuhnya Uni Soviet, dan membutuhkan pengakuan atas kebesarannya sekarang dengan menginvasi Rusia.
Sebab, Ukraina sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet dan dalam hidupnya juga tidak terlepas dari bayang-bayang Rusia. Namun, Ukraina mulai condong ke AS dan sekutunya. Terbukti, ketika Ukraina diserbu sebagian wilayahnya oleh Rusia, ia meminta bantuan AS dan sekutunya.
“Akibatnya, dampak perang ini tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi negara lain, terutama terkait dengan kebutuhan pangan dan energi di seluruh dunia. Dengan begitu, isu perang menjadi semakin meluas di perekonomian dunia dan kawasan,” kata Nanto.
Peneliti Senior BRIN Strategic Center ini memuji langkah Partai Gelora dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak lanjutan dari perang Rusia-Ukraina. Karena perang Rusia-Ukraina berdampak langsung pada banyak orang, meskipun perang itu jauh dari Indonesia.
“Saya harus menyampaikan pujian saya kepada Partai Gelora, ini adalah bagian yang sangat penting dari pendidikan kepada masyarakat dan pembuat kebijakan. Hal ini karena para peneliti BRIN selama beberapa waktu menganggap bahwa studi asing tidak dianggap penting. Kenapa kita kuliah di luar negeri,” ujarnya.
Sedangkan mantan Presiden Soekarno membentuk Gerakan Non-Blok dan mantan Presiden Suharto membentuk ASEAN ketika memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu tidak hanya memperhatikan kepentingan dalam negeri, tetapi juga kepentingan regional dan geopolitik.
“Jadi kita jangan hanya memikirkan kepentingan nasional atau domestik, tetapi juga memikirkan apa yang terjadi di luar bersama dengan negara lain. Ini penting, tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk pengambil keputusan (policy makers) agar kita membayar. memperhatikan keseimbangan urusan yang terjadi di luar. Karena kami merasakan dampaknya, meskipun secara geografis jauh, dan apa yang terjadi di Rusia-Ukriana secara langsung berdampak pada banyak orang,” tegasnya.
Kepala Divisi Hubungan Partai Gelora Indonesia DPN Henwira Halim menambahkan, perang Rusia-Ukraina saat ini terus menunjukkan peningkatan eskalasi menuju Perang Dunia III. Sehingga situasi ini membuat semua pihak berkepentingan, terutama negara-negara di Eropa yang akan memasuki musim dingin.
“Eropa akan dilanda musim dingin sehingga membuat kekhawatiran tersendiri karena pasokan gas terganggu. Suasana cenderung menunjukkan bahwa situasi sedang memanas,” kata Henwira.
Wira, sapaan akrab Henwira Halim, berharap Indonesia siap menghadapi segala dampak Perang Rusia-Ukraina jika situasinya memanas, seperti mulai swasembada pangan dan energi.
“Tapi kita juga harus realistis, bahwa kemerdekaan bukan berarti kita terasing. Artinya kita juga tidak bisa hidup sendiri, seolah-olah terjadi bencana alam, kita butuh bantuan dan bantuan negara lain,” ujarnya.
Namun, situasi dan dampak perang Rusia-Ukraina sebenarnya sudah diantisipasi oleh Partai Gelora dengan mengusung visi menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Artinya, Indonesia tidak hanya harus unggul secara militer, tetapi juga secara ekonomi, diplomasi, pendidikan, dan sumber daya manusia.
“Program Partai Gelora untuk menjadikan Indonesia 5 besar dunia adalah pekerja rumahan kolektif. bagaimana keadaan negara kita? Semua terserah kita semua,” tutupnya.
